MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

1. Dasar Hukum Musyawarah Desa (Musdes):

1. UU 6/2014 tentang Desa (Pasal 54)
2. PP 47/2015 tentang Perubahan PP 43/2014 tentang Desa (Pasal 80)
3. Permendes PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

2. PENGERTIAN

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 5) menyebutkan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

3. TUJUAN MUSYAWARAH DESA

3.1. UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 54, ayat (1-2) dan Permendesa No. 2 Tahun 2015 (Pasal 2 ayat (1-2)

Musyawarah desa bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis, meliputi:

1. penataan Desa;
2. perencanaan Desa;
3. kerja sama Desa;
4. rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. pembentukan BUM Desa;
6. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
7. kejadian luar biasa.

3.2. UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 74, ayat (1)

Menyepakati belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

4. PENDAMPINGAN MUSYAWARAH DESA

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 (Pasal 4 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.